Gus Ipul Disindir Telantarkan Tugas Sekjen PBNU, Posisinya sebagai Mensos Disorot
- ANTARA/Andi Firdaus
Lebih lanjut, Tengku Rusli meminta PBNU agar tak mengabaikan legalitas struktur kepengurusan NU ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang 'lumpuh'. Dia menyinggung demikian karena banyak kepengurusan di daerah tak memiliki legalitas.
Ia bilang lebih dari 100 PWNU dan PCNU se-Indonesia, kondisi kepengurusannya sudah kedaluwarsa dan belum definitif. Kata Tengku Rusli, sebagian di antaranya sudah melaksanakan konferensi, menyusun kepengurusan, kemudian mengajukannya kepada PBNU untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
Dia bingung karena hingga saat ini surat keputusan untuk legalitas kepengurusan di daerah tak segera diterbitkan PBNU. Bahkan, ada kepengurusan yang sudah melampau batas masa khidmat. Namun, tak segera disetujui pelaksanaan konferensi. Hal itu sebagian kepengurusan PWNU/PCNU yang merupakan hasil penunjukan dari PBNU.
“Ini PBNU maunya apa? Struktur NU tingkat provinsi dan kabupaten di-PHP (diberi harapan palsu) oleh PBNU," sebutnya.
Tengku Rusli pun melempar sindiran petinggi PBNU yang malah sibuk mengurus kedatangan tokoh pro zionisme Israel dalam suatu acara, belum lama ini ketimbang memperhatikan legalitas kepengurusan NU di daerah.
"Keberadaan mereka seolah dicampakkan oleh PBNU yang sibuk bersahabat dengan mengikuti agenda para zionis Israel,” kata Tengku Rusli.
Dia mengingatkan agar PBNU mengurus legalitas kepengurusan NU di daerah agar kinerja tak terhambat. “Kasihan dong PW-PCNU. Kinerja NU di daerah, terganggu. Kerjasama dengan pihak lain tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki legalitas,” ujarnya.
