Polemik Ambalat, DPR Minta Pemerintah RI Beri Respons Diplomatik yang Tegas dan Terukur ke Malaysia
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Langkah Pemerintah Malaysia yang menolak penggunaan istilah Laut Ambalat jadi sorotan DPR RI. Pemerintah RI diminta DPR untuk bisa merespons diplomatik secara cermat dan terukur untuk menentukan posisi nasional terkait wilayah maritim di Blok Ambalat.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia. Menurut Farah, persoalan ini melampaui perdebatan semantik dan menyentuh prinsip kedaulatan.
Bagi dia, cara Malaysia yang menolak nomenklatur 'Ambalat' merupakan langkah yang secara langsung menantang landasan historis dan yuridis RI. Maka itu, ia menyarankan agar pemerintah RI perlu memberi respons diplomatik yang tegas dan terukur.
Farah mengatakan seperti itu karena penting untuk menegaskan posisi RI. Selain itu, sikap tegas RI juga mesti dilakukan untuk mencegah preseden yang dapat merugikan kepentingan nasional di masa depan.
“Penting bagi kita untuk menyikapi perkembangan ini secara cermat agar tidak menciptakan preseden yang kurang menguntungkan di masa depan. Sekaligus untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kedaulatan nasional,” kata Farah, dalam keterangannya, Minggu, 10 Agustus 2025.
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia
- Istimewa
Lebih lanjut, dia bilang penting konsistensi dari pihak RI dalam menyuarakan posisinya. Menurut dia, penggunaan istilah 'Blok Ambalat' secara berkelanjutan di setiap forum internasional merupakan penegasan yang esensial terhadap landasan hukum RI berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
