Gus Baihaqi Ingatkan Struktur NU Wajib Pegang Nilai Jamiyyah, Anti-Korupsi
- Istimewa
VIVA Jakarta - Struktur Nahdlatul Ulama (NU) di semua tingkatan diminta harus tetap berpedoman pada nilai-nilai jamiyyah dan berpikir ahlus sunnah wal jama’ah. Penting agar warga NU untuk tidak mentoleransi tindakan korupsi.
Demikian disampaikan Pengasuh Ponpes Ma’had Ulumis Syar’i (MIS), Rembang, Jateng, KH Imam Baihaqi alias Gus Baihaqi. Dia menyoroti dugaan kasus korupsi terkait kuota haji. Baginya, warga NU mesti mendukung pemerintah melalui KPK dalam menegakkan pemberantasan korupsi secara konsisten.
Gus Baihaqi pun heran dengan sikap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang juga belum memberikan pernyataan soal dugaan korupsi kuota haji. Ia membandingkan pernyataan Gus Yahya yang merespons cepat saat DPR membentuk Pansus angket Haji 2024.
“Pansus angket haji 2024 DPR RI waktu itu, dinilai ketua umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai langkah politik menyerang PBNU," kata Gus Baihaqi, dalam keterangannya dikutip pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Menurut dia, mestinya PBNU sudah menyampaikan pernyataan sejak KPK melakukan pencegahan terhadap tiga orang terperiksa untuk bepergian ke luar negeri. Dua orang yang dicegah KPK ke luar negeri merupakan elite NU yakni mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan eks Stafsus Menag yang juga Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz.
Garis KPK
- VIVA Jakarta/Edwin Firdaus
Gus Baihaqi meminta agar Ketum PBNU segera bersikap terkait dugaan kasus kuota haji.
“Saya ingin tahu, apakah PBNU akan tegak dengan pinsip anti korupsi, atau sebaliknya," tutur Gus Baihaqi.
Dia menceritakan banyak warga NU cemas dengan dugaan kasus kuota haji. Keresahan itu karena diduga melibatkan elite NU.
“Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang melibatkan petinggi PBNU, berdampak secara mental dalam ber-jamiyyah, terutama warga dan pengurus NU di bawah,” tutur Gus Baihaqi.
Gus Baihaqi Kembali mengingatkan agar struktur NU di semua tingkatan harus tetap berpedoman pada nilai jamiyyah dan berpikir Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Kata dia, penting untuk menjalankan keputusan organisasi untuk tidak mentoleransi tindakan korupsi.
“Kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Bilapun nanti, berkembangnya kasus ini, ternyata ditemukan keterlibatan struktur NU, di tingkat manapun, jabatan apapun, biarkan diusut dan diproses oleh KPK," kata Gus Baihaqi.
