Cegah Kesenjangan, Pemerataan Inovasi di OPD Jadi Fokus Utama Pemerintah
- Istimewa
VIVA Jakarta – Penting pemerataan inovasi di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Inovasi daerah diharapkan tak hanya menonjol di OPD tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan dengan perangkat daerah lainnya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat menerima audiensi Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terkait Indeks Inovasi Daerah (IID).
Saat itu, Yusharto menjelaskan berdasarkan pelaporan IID 2024, Kota Mojokerto mengalami peningkatan dari berbagai aspek, baik skor maupun peringkat IID. Berdasarkan data BSKDN menunjukkan, Pemkot Mojokerto mencatatkan skor IID sebesar 92,25 pada 2024.
Angka itu lebih tinggi dibanding 2023 yang berada di angka 84,46. Pun, peningkatan juga terlihat dari jumlah inovasi yang dilaporkan.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo
- Istimewa
Dari data, sejak 2020 hingga 2024, Kota Mojokerto juga termasuk konsisten meraih predikat sangat inovatif.
Menurut Yusharto, pencapaian itu bagian dari komitmen jajaran Pemerintah Kota Mojokerto.
"Harapan kami daerah ini menjadi pelopor untuk bisa diikuti oleh kota lain di Indonesia,” kata Yusharto, dalam keteranganya, dikutip pada Senin, 1 September 2025.
Yusharto mengapresiasi kinerja Pemkot Mojokerto dalam meningkatkan inovasi daerah. Dia berharap inovasi bisa lahir sehingga jadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, dia juga mendorong daerah lain agar mereplikasi inovasi terbaik yang dimiliki Mojokerto.
Adapun, ia juga menyuarakan pentingnya bisa mengembangkan inovasi untuk memperluas lapangan kerja. Upaya itu termasuk melalui pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dikatakan Yusharto, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan dengan cara-cara inovatif.
Dia bilang seperti inovasi terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran. Bagi Yusharto, inovasi itu bagus karena tak hanya melindungi pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM subsidi.
Namun, juga berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak.
“Akhirnya PAD meningkat karena pelaku usaha kecil tertib membayar pajak karena usaha mereka terlindungi dengan ketersediaan BBM subsidi,” ujarnya.
