Gus Ipul Disindir Telantarkan Tugas Sekjen PBNU, Posisinya sebagai Mensos Disorot
- ANTARA/Andi Firdaus
VIVA Jakarta - Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Riau, Tengku Rusli Ahmad heran dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaifulah Yusuf alias Gus Ipul. Tengku Rusli menyindir Gus Ipul abai dengan tugasnya sebagai Sekjen PBNU.
Dia menyinggung karut marut administrasi PBNU karena diduga antar pucuk pimpinan seperti sudah tidak 'searah' dalam menjalankan organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air itu. Menurut dia, problem administrasi dan kebijakan PBNU yang tak bisa dijalankan karena Gus Ipul tak aktif menjalankan tugas sebagai Sekjen.
Tengku Rusli menyinggung Gus Ipul yang lebih fokus bekerja sebagai Menteri Sosial atau Mensos sehingga diduga mengabaikan tugas Sekjen PBNU. Padahal, ia mengkrisi kinerja Gus Ipul sebagai Mensos pun tak banyak yang dicapai. Ia mencontohkan hal itu seperti gagal dalam target penyelenggaraan sekolah rakyat.
“Gus Ipul itu jadi menteri memanfaatkan kebesaran nama NU. Kok sekarang, malah NU-nya yang diabaikan. Apa dia lupa, atau sengaja melupakan?" kata Tengku Rusli, dalam keterangannya, pada Sabtu, 20 September 2025.
{{ photo_id=1283 }}
Pun, ia heran Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan posisi Gus Ipul di kabinet Merah Putih. Dia berharap Prabowo mengevaluasi Gus Ipul sebagai Mensos.
"Tanda-tanda tidak amanah, sudah terlihat. Lalu, kenapa dia dipertahankan jadi Menteri Sosial," tuturnya
Lebih lanjut, Tengku Rusli meminta PBNU agar tak mengabaikan legalitas struktur kepengurusan NU ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang 'lumpuh'. Dia menyinggung demikian karena banyak kepengurusan di daerah tak memiliki legalitas.
Ia bilang lebih dari 100 PWNU dan PCNU se-Indonesia, kondisi kepengurusannya sudah kedaluwarsa dan belum definitif. Kata Tengku Rusli, sebagian di antaranya sudah melaksanakan konferensi, menyusun kepengurusan, kemudian mengajukannya kepada PBNU untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
Dia bingung karena hingga saat ini surat keputusan untuk legalitas kepengurusan di daerah tak segera diterbitkan PBNU. Bahkan, ada kepengurusan yang sudah melampau batas masa khidmat. Namun, tak segera disetujui pelaksanaan konferensi. Hal itu sebagian kepengurusan PWNU/PCNU yang merupakan hasil penunjukan dari PBNU.
“Ini PBNU maunya apa? Struktur NU tingkat provinsi dan kabupaten di-PHP (diberi harapan palsu) oleh PBNU," sebutnya.
Tengku Rusli pun melempar sindiran petinggi PBNU yang malah sibuk mengurus kedatangan tokoh pro zionisme Israel dalam suatu acara, belum lama ini ketimbang memperhatikan legalitas kepengurusan NU di daerah.
"Keberadaan mereka seolah dicampakkan oleh PBNU yang sibuk bersahabat dengan mengikuti agenda para zionis Israel,” kata Tengku Rusli.
Dia mengingatkan agar PBNU mengurus legalitas kepengurusan NU di daerah agar kinerja tak terhambat. “Kasihan dong PW-PCNU. Kinerja NU di daerah, terganggu. Kerjasama dengan pihak lain tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki legalitas,” ujarnya.
Tengku Rusli mencontohkan kepengurusan di Provinsi Jambi, PCNU Batanghari dan Kerinci yang sudah kedaluwarsa. Bahkan, kata dia, ada satu PCNU yang sudah konferensi tahun lalu, namun hingga saat ini belum dapat SK dari PBNU.
"Dan, PWNU Jambi sendiri tahun ini harus Konferwil, namun hingga september 2025, belum ada tanda-tanda persetujuan dari PBNU. Problem legalitas struktur NU, merata di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur," kata Tengku Rusli.
